Perda Dilanggar Terang-Terangan, Pemerintah Bungkam: SEMMI Pessel Bongkar Dugaan Pembiaran Orgen Tunggal Hingga Larut Malam

ADMIN UTAMA    April 05, 2026    Comment   

Perda Dilanggar Terang-Terangan, Pemerintah Bungkam: SEMMI Pessel Bongkar Dugaan Pembiaran Orgen Tunggal Hingga Larut Malam

PESSEL | Di tengah denyut kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dikenal dengan nilai adat dan religiusitas yang kuat, muncul fenomena yang kini memantik kegelisahan publik. Kegiatan hiburan orgen tunggal yang semestinya menjadi ruang ekspresi masyarakat justru berubah arah, dituding melampaui batas waktu, norma, bahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kawasan Kecamatan Tarusan hingga Lunang Silaut, suara dentuman musik tak lagi sekadar hiburan. Ia menjelma menjadi simbol lemahnya kontrol sosial. Sejumlah warga mengaku resah, bukan hanya karena berlangsung hingga dini hari, tetapi juga karena aktivitas yang mengiringinya dinilai menyimpang dari norma adat Minangkabau.

Fenomena ini bukan sekadar isu moral, tetapi telah masuk ke ranah hukum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016, secara tegas diatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum wajib dibatasi, baik dari sisi waktu, lokasi, hingga bentuk kegiatan.

Pasal-pasal dalam Perda tersebut mengatur larangan aktivitas hiburan yang menimbulkan kebisingan berlebihan, mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi menimbulkan kerumunan tanpa pengawasan. Bahkan dalam ketentuan sanksi, pelanggaran dapat dikenakan tindakan administratif hingga pidana ringan, berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp50 juta, tergantung tingkat pelanggaran yang terjadi.

Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Aktivitas orgen tunggal tetap berlangsung bebas, seolah tanpa pengawasan. Tidak ada pembubaran, tidak ada penindakan tegas, dan yang lebih mengkhawatirkan—tidak ada sinyal kuat dari pemerintah daerah untuk mengendalikan situasi.

Sorotan tajam datang dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Pesisir Selatan. Melalui Kabid Polhukam, Deki Mulya Akbar, organisasi ini melontarkan kritik keras yang tak bisa lagi dianggap sebagai sekadar opini mahasiswa.

“Perda itu bukan pajangan. Ketika dilanggar dan dibiarkan, itu artinya ada kegagalan sistem. Ini bukan lagi soal hiburan, tapi soal ketertiban yang runtuh perlahan,” tegas Deki dengan nada keras.

Ia menilai, pembiaran yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tatanan sosial. Dalam konteks ini, Dinas Sosial seharusnya hadir sebagai garda pembinaan masyarakat, bukan sekadar institusi administratif.

Lebih jauh, kritik juga diarahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki mandat langsung sebagai penegak Perda. Minimnya tindakan di lapangan dinilai sebagai bentuk kegagalan fungsi yang nyata. Bahkan, menurut SEMMI, kondisi ini sudah masuk kategori pembiaran sistemik.

“Kalau aturan tidak ditegakkan, lalu apa gunanya Satpol PP? Ini bukan lagi soal kurang personel atau teknis. Ini soal keberanian menegakkan hukum,” lanjut Deki.

Keresahan masyarakat pun semakin menguat. Beberapa tokoh masyarakat menyebut bahwa kondisi ini berpotensi merusak generasi muda jika tidak segera dikendalikan. Hiburan yang seharusnya menjadi ruang sehat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk perilaku menyimpang.

SEMMI kemudian mengambil sikap tegas. Mereka mendesak Bupati Pesisir Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait. Tidak tanggung-tanggung, mereka meminta pencopotan Kepala Dinas Sosial dan Kasat Pol PP.

Desakan ini bukan tanpa dasar. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, pejabat publik memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketika terjadi pelanggaran yang masif dan berulang, maka evaluasi bahkan sanksi jabatan menjadi langkah yang sah dan diperlukan.

Namun di sisi lain, ruang klarifikasi tetap terbuka. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak jawab dan hak koreksi. Pemerintah daerah, Dinas Sosial, maupun Satpol PP berhak memberikan penjelasan atas kondisi yang terjadi.

Hak jawab ini penting untuk menjaga keseimbangan informasi, sekaligus memastikan bahwa kritik yang disampaikan tidak berdiri di atas asumsi semata, melainkan diuji dengan fakta dan klarifikasi dari pihak terkait.

Situasi di Pesisir Selatan hari ini menjadi cermin tentang bagaimana sebuah aturan bisa kehilangan wibawa jika tidak ditegakkan. Perda yang seharusnya menjadi instrumen ketertiban berubah menjadi teks tanpa daya, ketika implementasi di lapangan melemah.

Masyarakat kini menunggu—apakah pemerintah daerah akan bertindak tegas, atau justru membiarkan kondisi ini terus berlarut. Di titik ini, kepercayaan publik menjadi taruhan yang tidak kecil.

CATATAN REDAKSI:

Persoalan ini bukan sekadar tentang hiburan orgen tunggal, melainkan tentang integritas penegakan hukum di daerah. Ketika Perda dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya aturan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, media ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Sosial, serta Satpol PP untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi atas pemberitaan ini.

Keseimbangan informasi adalah fondasi demokrasi, dan kritik yang tajam harus tetap berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap penjelasan.

TIM

Di Bawah Komando Kapolda Sumbar, Ditreskrimum Bongkar Penipuan Oknum Bhayangkari

MEDIA ONLINE    Januari 14, 2026    Comment   

Di Bawah Komando Kapolda Sumbar, Ditreskrimum Bongkar Penipuan Oknum Bhayangkari

PADANG, SUMBAR | Ketegasan Kapolda Sumatera Barat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu kembali menuai apresiasi publik. Kali ini, ucapan terima kasih datang langsung dari para korban penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum Bhayangkari, setelah pelaku berhasil ditangkap dan ditahan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar.

Para korban mendatangi kantor media MP.ID di Kota Padang untuk menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas keseriusan Kapolda Sumbar dalam mengawal penanganan perkara yang sempat membuat mereka kehilangan harapan akibat kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah.

Raut lega dan haru tampak jelas di wajah para ibu rumah tangga korban penipuan. Mereka mengaku sempat merasa putus asa, terlebih karena pelaku kerap mengklaim dirinya kebal hukum. Namun keyakinan para korban kembali tumbuh setelah Kapolda Sumbar memerintahkan jajaran Ditreskrimum untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan.

Kasus penipuan ini bermula dari hubungan pertemanan di lingkungan taman kanak-kanak yang berlokasi di Jalan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Pelaku, Miki Fatmalasari, memanfaatkan kedekatan emosional yang terjalin karena anak-anak mereka bersekolah di tempat yang sama. Intensitas pertemuan setiap hari membuat para korban tidak menaruh kecurigaan sedikit pun.

Kedekatan itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Miki Fatmalasari mengaku sebagai distributor sembako dengan harga murah, seperti minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku juga mengklaim sebagai istri anggota Polri dan bagian dari Bhayangkari, sehingga meyakinkan bahwa dirinya tidak mungkin berbuat curang.

Di bawah pengawasan Kapolda Sumbar, jajaran Ditreskrimum kemudian mengungkap bahwa pelaku secara sistematis memanfaatkan status sosial tersebut sebagai tameng. Melalui status WhatsApp, pelaku rutin memposting penawaran paket sembako murah dengan sistem pembayaran di muka dan pengiriman yang dijanjikan dalam rentang waktu satu minggu hingga satu bulan.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan tiba, barang tidak pernah dikirim. Pelaku menghilang, sulit dihubungi, hingga akhirnya nomor telepon selulernya tidak lagi aktif. Merasa tertipu, para korban akhirnya melapor ke Polda Sumatera Barat.

Laporan tersebut mendapat perhatian serius dari Kapolda Sumbar, yang kemudian menginstruksikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Tedy Fanani beserta jajarannya untuk bergerak cepat. Penyelidikan intensif dilakukan hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan.

“Penanganan laporan kami sangat cepat dan profesional. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara melalui kinerja Kapolda dan Ditreskrimum Polda Sumbar,” ungkap salah seorang korban.

Para korban secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Tedy Fanani, Kasubdit I Ditreskrimum Kompol Dr. Burahim Boer, S.H., M.H., serta Kanit I Subdit I Ditreskrimum Iptu Edi JP, S.H., yang dinilai bekerja maksimal hingga pelaku berhasil ditangkap dan kini ditahan.

Saat ini, oknum Bhayangkari tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses hukum hingga ke persidangan. Para korban berharap proses hukum berjalan tegas dan adil sebagai bentuk komitmen Kapolda Sumbar dalam menegakkan supremasi hukum.

“Penangkapan ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolda Sumbar, tidak ada yang kebal hukum,” tegas para korban.

Di akhir pernyataannya, para korban mengimbau masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, agar tidak takut melapor jika mengalami penipuan. Mereka menilai keberanian masyarakat melapor merupakan bagian penting dari upaya Kapolda Sumbar dan jajaran Ditreskrimum dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

“Polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Kami sudah membuktikannya sendiri,” tutup para korban.

TIM

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas: “Kami Hadir untuk Masyarakat”

MEDIA ONLINE    September 01, 2025    Comment   

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas: “Kami Hadir untuk Masyarakat”

Pasaman Barat | Dengan wajah penuh semangat dan senyum hangat yang menyejukkan, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, tampil di hadapan masyarakat dan media untuk menegaskan komitmen Polres Pasaman Barat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan seluruh warga. Didampingi jajaran pejabat utama Polres, kehadirannya pagi itu menjadi sinyal kuat bahwa Polres Pasaman Barat benar-benar serius hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Simpang Ampek, Senin 01 September 2025.

“Kami ingin memastikan masyarakat Pasaman Barat dapat beraktivitas dengan aman dan damai. Polres Pasaman Barat berdiri tegak untuk menjaga stabilitas, melindungi setiap warga, dan menjamin ruang publik yang kondusif,” ujar Kapolres Agung dengan suara tegas namun tetap penuh keakraban.

Pesan Humanis dari Sang Kapolres

Dalam penyampaiannya, Kapolres Agung menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat. Menurutnya, tugas menjaga Kamtibmas tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga komunitas di tingkat nagari.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi, apalagi oleh isu-isu yang tidak jelas asal-usulnya. Mari kita bijak menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial. Jangan sampai kita terpecah hanya karena kabar yang belum tentu benar,” pesan Kapolres.

Ucapan itu sontak mendapat respons positif dari berbagai pihak. Bagi masyarakat, sosok AKBP Agung dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga komunikatif, dekat dengan warga, dan selalu hadir di tengah masyarakat dalam suasana formal maupun nonformal.

Polres Pasaman Barat: Lebih dari Sekadar Penegakan Hukum

Kepemimpinan AKBP Agung membawa warna baru dalam tubuh Polres Pasaman Barat. Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, Polres juga gencar melaksanakan pendekatan humanis melalui kegiatan sosial, edukasi, hingga keagamaan.

Program patroli dialogis, bakti sosial, pengajian bersama warga, hingga gerakan sosial seperti donor darah rutin menjadi bukti nyata bahwa polisi hadir bukan untuk ditakuti, melainkan dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat.

“Polisi sekarang bukan hanya penegak aturan, tapi juga sahabat masyarakat. Inilah yang terus kami bangun di Pasaman Barat, agar warga merasa terlindungi sekaligus ditemani dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” ungkap Kapolres Agung.

Apresiasi dari Warga: Kapolres Sosok Rendah Hati

Salah seorang tokoh masyarakat, ketika ditemui usai kegiatan, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat tersebut.

“Beliau bukan hanya Kapolres, tapi juga sahabat bagi warga. Sikapnya rendah hati, terbuka untuk berdialog, dan selalu berusaha mendengar aspirasi masyarakat. Kami merasa bangga memiliki Kapolres seperti AKBP Agung Tribawanto,” ungkapnya.

Pernyataan itu sejalan dengan pandangan masyarakat luas. Tidak sedikit warga yang mengaku lebih percaya diri beraktivitas karena adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh Polres di bawah kepemimpinan Kapolres Agung.

Menjaga Pasaman Barat Tetap Kondusif

Kapolres juga mengingatkan bahwa wilayah Pasaman Barat memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Karena itu, situasi Kamtibmas yang kondusif menjadi syarat mutlak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jika keamanan terjaga, maka roda ekonomi akan bergerak dengan baik. Masyarakat bisa bekerja, berdagang, bertani, dan beraktivitas tanpa rasa was-was. Inilah yang menjadi tujuan utama kami, hadir demi kesejahteraan masyarakat,” jelas Kapolres.

Pesan itu menjadi pengingat bahwa peran polisi tidak hanya sebatas menjaga hukum, melainkan juga sebagai motor penggerak terciptanya iklim yang kondusif bagi kemajuan daerah.

Komitmen Kapolres untuk Masa Depan Pasaman Barat

Di akhir penyampaiannya, AKBP Agung menegaskan kembali komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Pasaman Barat. Ia menekankan bahwa seluruh anggota Polres adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga apa pun yang dilakukan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami ada di sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kami ingin menjadi sahabat, pelindung, dan keluarga besar masyarakat Pasaman Barat. Keamanan bukan hanya slogan, melainkan kerja nyata setiap hari,” tutup Kapolres Agung.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas sekaligus humanis, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto meneguhkan posisi Polres sebagai institusi yang tidak hanya menjaga hukum, tetapi juga merawat persaudaraan dan kebersamaan di Ranah Tuah Basamo.

TIM RMO

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq Apresiasi Peran Polwan di HUT ke-77: Wajah Humanis Polri untuk Masyarakat

MEDIA ONLINE    Agustus 31, 2025    Comment   

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq Apresiasi Peran Polwan di HUT ke-77: Wajah Humanis Polri untuk Masyarakat

PADANG | Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Polisi Wanita (Polwan) menjadi momen penuh makna bagi jajaran Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., beserta staf dan Bhayangkari, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi serta pengabdian Polwan yang telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, Padang Senin 01 September 2025.

Dengan tema nasional “Polri untuk Masyarakat”, peringatan HUT Polwan kali ini menggarisbawahi peran penting Polwan yang semakin strategis di era modern, termasuk dalam tugas lalu lintas, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dirlantas Tegaskan Apresiasi untuk Polwan

Dalam pernyataannya, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa Polwan tidak hanya menjadi simbol ketegasan dan disiplin, tetapi juga menghadirkan sisi humanis Polri di tengah masyarakat.

“Polwan adalah wajah lembut sekaligus tegas dari Polri. Mereka mampu hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan yang tulus, mengayomi tanpa membedakan, dan berkontribusi nyata menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Atas nama jajaran Dirlantas Polda Sumbar, saya menyampaikan apresiasi mendalam atas kiprah Polwan yang telah mengabdi selama 77 tahun untuk negeri,” ujar Dirlantas.

Sejarah Panjang Polwan, Bukti Peran Strategis dalam Polri

Polwan lahir pada 1 September 1948 dan sejak itu terus berkembang menjadi bagian penting dari institusi Polri. Di era kekinian, peran Polwan semakin luas, mulai dari lalu lintas, reserse, intelijen, hingga bidang pembinaan masyarakat.

Kombes Pol Reza menyebut bahwa keberadaan Polwan menjadi penyeimbang dalam tugas kepolisian. Mereka tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di Sumatera Barat.

Polwan di Polda Sumbar: Humanis dan Berdedikasi

Dirlantas Polda Sumbar menambahkan bahwa Polwan di jajaran Ditlantas telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengaturan lalu lintas, pelayanan di Samsat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Kehadiran mereka kerap menjadi penyemangat bagi masyarakat.

“Kami bangga dengan jajaran Polwan yang ada di Polda Sumbar, khususnya di lingkungan Ditlantas. Mereka mampu menjalankan tugas berat di lapangan dengan penuh tanggung jawab, namun tetap ramah, humanis, dan dekat dengan masyarakat,” ungkap Kombes Pol Reza.

Harapan ke Depan: Polwan Semakin Profesional

Dalam momentum peringatan HUT ke-77 Polwan ini, Dirlantas Polda Sumbar juga menyampaikan harapannya agar Polwan terus meningkatkan profesionalisme, menguasai teknologi, serta memperkuat kemampuan komunikasi publik. Hal ini penting agar Polwan bisa menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Kami berharap Polwan ke depan semakin maju, profesional, dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, peran Polwan dalam mendukung program ‘Polri Presisi’ dan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dapat semakin optimal,” tegasnya.

Penutup

Peringatan HUT Polwan ke-77 ini menjadi momentum refleksi atas pengabdian panjang Polwan sekaligus motivasi untuk terus berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara. Melalui dukungan penuh dari jajaran pimpinan, termasuk Dirlantas Polda Sumbar, Polwan diharapkan semakin mantap dalam mengemban tugas mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, Polwan Polda Sumbar siap melangkah lebih jauh mewujudkan cita-cita besar Polri: “Polri yang Presisi, Polri untuk Masyarakat.”

TIM RMO

KAI Divre II Sumbar Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Stasiun Demi Kenyamanan dan Keselamatan Bersama

MEDIA ONLINE    Agustus 31, 2025    Comment   

KAI Divre II Sumbar Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Stasiun Demi Kenyamanan dan Keselamatan Bersama

PADANG, SUMBAR | PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengajak seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, serta kelestarian fasilitas di area stasiun. Melalui kampanye bertajuk #SalingJagaBersama – Jaga Stasiun, Jaga Perjalanan Kita, KAI menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam merawat sarana publik yang digunakan bersama.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menyampaikan bahwa fasilitas stasiun merupakan aset bersama yang harus dijaga agar perjalanan kereta api tetap nyaman, aman, dan menyenangkan bagi seluruh pengguna jasa.

“Stasiun adalah ruang publik yang kita nikmati bersama. Dengan menjaga kebersihan, menghindari tindakan vandalisme, serta menggunakan fasilitas secara bijak, maka seluruh penumpang dapat merasakan kenyamanan yang sama dalam setiap perjalanan,” ujarnya.

Yuk… bersama-sama kita lakukan ini demi kenyamanan bersama diantaranya:

1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

2. ⁠Menggunakan fasilitas secara bijak sesuai fungsinya.

3. ⁠Menghindari tindakan vandalisme atau perusakan yang dapat merugikan banyak pihak.

4. ⁠Menjaga keamanan dan keselamatan bersama dengan tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku baik aturan di stasiun, di atas KA maupun di jalur KA.

Lebih lanjut, Reza juga menjelaskan bahwa keselamatan bukan hanya milik penumpang, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.

Imbauan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 181, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan larangan melakukan aktivitas yang mengganggu keselamatan perjalanan kereta api. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.

KAI Divre II Sumbar menekankan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama serta sarana dan prasarana yang tersedia merupakan wujud pelayanan untuk masyarakat. Namun, keberlangsungan dan manfaatnya hanya bisa optimal apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan merawatnya.

KAI berharap adanya kesadaran dan kepedulian kolektif dari masyarakat agar stasiun tetap terawat, jalur rel aman dari aktivitas ilegal, dan perjalanan kereta api berjalan selamat, aman, serta lancar.

“Mari kita jaga bersama, Kereta api adalah milik kita semua, sehingga merawatnya berarti menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama,” tutur Reza.

Stasiun yang terawat akan menciptakan suasana perjalanan yang lebih nyaman, tertib, dan menyenangkan. Oleh karena itu, kepedulian setiap individu sangat diperlukan agar fasilitas publik ini dapat terus dimanfaatkan dengan baik untuk jangka panjang.

“Melalui gerakan #SalingJagaBersama, kami berharap seluruh pihak semakin peduli terhadap lingkungan stasiun dan keselamatan perjalanan kereta api. Mari kita jadikan stasiun sebagai ruang bersama yang aman, bersih, dan nyaman untuk kita semua,” tutup Reza.

Salam hangat,

Reza Shahab | Kahumas KAI Divre II Sumbar

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Ingatkan Warga: Bijak Bermedsos, Jangan Mau Terprovokasi

MEDIA ONLINE    Agustus 31, 2025    Comment   

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Ingatkan Warga: Bijak Bermedsos, Jangan Mau Terprovokasi

Pasaman Barat | Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat, Sumatera Barat, AKBP Agung Tribawanto, menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi arus informasi di era digital. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan, terutama yang disebarkan melalui media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam keterangannya di Simpang Empat, Sabtu (30/8), Kapolres menyampaikan ajakan kuat agar masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama.

“Jangan mudah terprovokasi saat ini, termasuk di media sosial. Mari kita semua, masyarakat Pasaman Barat, saling menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Bahaya Provokasi Dunia Maya

Kapolres menyoroti maraknya provokasi melalui media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim kerap menyebarkan informasi yang dipelintir untuk menghasut masyarakat.

“Media sosial jangan dijadikan sarana untuk menghasut orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Apalagi sekarang, banyak pihak yang mencoba memanfaatkan dunia maya untuk memecah belah dan menebar provokasi,” tegasnya.

Ia berharap warga Pasbar bisa lebih bijak, tidak tergesa-gesa mempercayai informasi, dan selalu memverifikasi kebenaran berita sebelum menyebarkannya.

Dukungan dari Masyarakat

Seruan Kapolres ini mendapat sambutan positif dari warga. Sulastri (42), seorang pedagang di Pasaman Barat, menilai imbauan tersebut sangat penting, terutama bagi generasi muda yang aktif bermedia sosial.

“Kami mendukung pesan Kapolres. Anak-anak muda sekarang memang harus hati-hati dengan apa yang mereka baca dan bagikan. Jangan sampai kita terjebak berita bohong yang bisa memecah belah kampung sendiri,” ujarnya.

Senada dengan itu, Rahmat (35), pengemudi ojek online di Simpang Empat, mengatakan dirinya dan rekan-rekan seprofesi juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing ajakan provokatif.

“Kami cari nafkah dengan tenang. Kalau ada yang menghasut lewat medsos, ujungnya yang rugi masyarakat juga. Jadi memang benar kata Kapolres, lebih baik jaga kondusifitas,” katanya.

Turut Berduka atas Korban Ojol

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online dalam aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami turut berbelasungkawa atas musibah itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” ucap Kapolres.

Komitmen Polri untuk Transparan

Kapolres menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Jika ada petugas yang terbukti melakukan pelanggaran saat bertugas, pihaknya memastikan sanksi tegas akan dijatuhkan.

“Polri transparan dalam setiap kasus. Jika ada pelanggaran oleh anggota, tentu akan dijatuhkan sanksi tegas sesuai aturan. Tidak ada kompromi untuk hal itu,” tegasnya.

Ajak Bersatu Jaga Pasaman Barat

Di akhir pesannya, Kapolres kembali mengajak seluruh warga untuk menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya.

“Mari kita bersama-sama menjaga Pasaman Barat agar tetap aman dan kondusif. Karena keamanan adalah modal utama kita untuk bekerja, berusaha, dan membangun daerah ini,” pungkasnya.

TIM RMO

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar Diperpanjang Hingga 30 September 2025: Nafas Lega Masyarakat, Dorongan Baru bagi Pembangunan Daerah

MEDIA ONLINE    Agustus 30, 2025    Comment   

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar Diperpanjang Hingga 30 September 2025: Nafas Lega Masyarakat, Dorongan Baru bagi Pembangunan Daerah

Padang, Sumbar | Wajah lega terpancar dari Rudi (45), seorang pengemudi ojek online di Kota Padang. Sudah lebih dari dua tahun ia menunggak pajak sepeda motornya. Bukan karena niat lalai, melainkan himpitan ekonomi yang membuat pembayaran pajak selalu tertunda. Namun kini, ia bisa bernapas lega. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang kembali diperpanjang hingga 30 September 2025, menjadi jalan keluar bagi banyak warga sepertinya.

“Alhamdulillah, kalau denda pajak dihapuskan, kami rakyat kecil bisa urus pajak dengan tenang. Kalau motornya resmi, kerja juga lebih nyaman,” ungkap Rudi usai mendengar sosialisasi di Samsat Padang.

Manfaat yang Nyata untuk Warga

Program pemutihan ini bukan sekadar jargon. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bapenda bersama Ditlantas Polda Sumbar menghadirkan berbagai pembebasan, mulai dari:

Bebas tunggakan pokok pajak tahun sebelumnya

Bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu

Bebas denda pajak kendaraan

Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2

Bebas pajak progresif

Keringanan ini membuat masyarakat yang sebelumnya enggan atau takut mengurus pajak karena beban tunggakan, kini berbondong-bondong ke Samsat. “Kalau tidak ada pemutihan, saya mungkin masih menunda. Tapi sekarang, lebih ringan dan jelas aturannya,” kata Yuni (38), ibu rumah tangga di Bukittinggi yang baru saja mengurus BBNKB motornya.

Pernyataan Dirlantas Polda Sumbar

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar, menegaskan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk perhatian pemerintah dan kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat.

“Program ini adalah kesempatan emas bagi warga Sumatera Barat untuk mengurus pajak kendaraannya tanpa terbebani denda. Selain meringankan beban, ini juga langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan daerah. Kami mengajak seluruh masyarakat agar jangan menunggu lagi, segera manfaatkan program ini sebelum 30 September 2025,” tegasnya.

Dorongan Ekonomi dan Kepatuhan

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sejatinya tidak hanya membantu warga, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Selain itu, pemutihan juga menjadi momentum penting meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan bersama.

Layanan Digital untuk Masyarakat Modern

Untuk menjawab tantangan zaman, pembayaran pajak kini bisa dilakukan tidak hanya di kantor Samsat, tetapi juga melalui aplikasi SIGNAL, sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dari genggaman tangan.

Sementara itu, layanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diurus di kantor Samsat maupun Ditlantas Polda Sumbar.

Catatan Penting

Program ini memiliki beberapa pengecualian. Pemutihan tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar Sumatera Barat serta tidak berlaku untuk kendaraan baru.

Harapan Baru dari Ranah Minang

Di balik program ini, harapan besar mengemuka: semakin banyak warga yang sadar dan taat membayar pajak, semakin kuat pula pondasi pembangunan Sumatera Barat. Jalan-jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang meningkat, hingga pelayanan publik yang kian maksimal adalah hasil nyata dari kepatuhan tersebut.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bukan sekadar penghapusan denda, melainkan jembatan menuju tata kelola pajak yang lebih sehat, adil, dan berpihak pada masyarakat.

“Segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Sumatera Barat, manfaatkan program pemutihan ini, dan mari bersama membangun Ranah Minang yang lebih maju,” tutup Kombes Pol Reza Chairul Akbar.

TIM RMO